Mediumindonesia.com, Pangkep - Sebagai langkah awal dan sikap keberpihakan terhadap masyarakat kecil HMI (MPO) Cabang Pangkep melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD Kabupaten Pangkajene Kepulauan di ruang rapat DPRD Kabupaten Pangkep, Senin, 5 September 2022.
Ada 2 (dua) point tuntutan yang dibawah yaitu, menolak kenaikan harga BBM bersubsidi dari pemerintah pusat yang dirasa akan memperbesar tingkat kemiskinan yang berujung mempercepat terjadinya inflasi dan Mendesak Bupati Pangkep untuk meninjau kembali SK Bupati Pangkep No.629 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Sub Penyalur Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan untuk wilayah Kepulauan yang dirasa cacat secara konstitusional terlepas penyesuaian harga dari naiknya harga BBM oleh pemerintah pusat. Dua point tuntutan tersebut merupakan hal yang sangat urgent pada saat ini khususnya di kabupaten Pangkajene Kepulauan.
Ridwan Buhair selaku Ketua Umum HMI MPO Cabang Pangkep menyatakan untuk terus mengawal aspirasi masyarakat agar sampai ke pimpinan daerah.
“RDP ini Kami lakukan sebagai langkah awal dalam pergerakan HMI untuk mengawal aspirasi masyarakat saat ini agar sampai ke pimpinan daerah yang terhormat, namun jika kemudian 2 point tuntutan ini tidak di indahkan maka kami tidak akan segan untuk melakukan aksi dijalan dengan kuantitas kader atau demonstran yang lebih banyak lagi,”tegas kepada Anggota DPRD Pangkep.
H. Syaharuddin F, S.H., MBA yang menerima RDP dari teman - teman HMI (MPO) Cabang Pangkep merasa senang dan bangga karena telah peduli atas apa menjadi keresahan masyarakat Kabupaten Pangkep.
“Kami sangat senang dan bangga kepada teman-teman HMI (MPO) yang mau berkenan melakukan RDP bersama kami (DPRD) dibanding tetap melanjutkan aksi di jalan dalam menanggapi kenaikan harga BBM ini, jadi dua point yang teman-teman HMI (MPO) Cabang Pangkep ini sudah terima dan akan kami teruskan sesuai tugas dan komitmen kami sebagai penyalur aspirasi masyarakat dan wakil rakyat di daerah Pangkajene Kepulauan” pungkasnya.
Selain itu DPRD Pangkep juga mengajak HMI (MPO) sebagai wadah pergerakan dan perkaderan untuk tetap bersama-sama mengawal dan mengawasi setiap kebijakan yang dibuat pemerintah pusat maupun daerah agar setiap kebijakan yang dikeluarkan tepat guna serta tepat sasaran.
Penulis: Awi
Discussion about this post