Mediumindonesia.com, Makassar - Aliansi Masyarakat Kepulauan Makassar (AMKM) menyayangkan langkah pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak ( BBM ) bersubsidi. Kebijakan ini dinilai tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini.
“Kami dari AMKM sangat menyayangkan kebijakan pemerintah tersebut. Kami menolak keras keputusan pemerintah yang tidak mempertimbangkan kondisi masyarakat,” kata Tokoh Pemuda Kepulauan Makassar Sardi yang juga seorang akademisi dalam keterangan orasinya.
Menurutnya, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM mencekik kehidupan para nelayan yang menggantungkan kehidupannya dilaut, para sopir, buruh dan lainnya. Kenaikan harga BBM ini harusnya dibarengi peningkatan upah buruh dan fasilitas publik yang memadai seperti negara-negara lain yang selalu menjadi rujukan perbandingan harga BBM. Sementara di Indonesia kondisinya berbanding terbalik.
“Pemerintah sebagai pihak yang memiliki fungsi state management seharusnya setiap mau mengambil kebijakan berdasarkan pertimbangan yang matang. Kebijakan yang mau diambil harus dipikirkan secara holistik. Karena kebijakan menaikkan harga BBM ini akan berdampak dari hulu hingga hilir,” tuturnya
Sardi menegaskan AMKM menuntut pemerintah mencabut kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi ini. AMKM berencana menggalang dukungan untuk turun ke jalan hingga tuntutan itu dipenuhi oleh pemerintah.
Sementara Tokoh Masyarakat H. Sukiman menilai bahwa kebijakan ini sama sekali memperburuk kehidupan di pulau ditambah lagi tidak adanya SPBU, khusus yang disiapkan pemerintah untuk menangani pasokan distribusi kepulau.
“Kenaikan harga BBM bersubsidi adalah kebijakan yang hanya memperburuk kehidupan masyarakat di pulau, apa lagi di pulau itu tidak ada SPBU, bahkan kenaikan harga BBM ini betul-betul memberikan dampak yang sangat menyengsarankan masyarakat, baik di pulau maupun masyarakat pada umumnya, apa lagi masyarakat menengah kebawa,”tuturnya.
Discussion about this post